Gugatan Denny Cs ke MK Terkait Pencalonan Wapres Gibran, Ini Kata Eks Hakim MK Maruarar Siahaan
지금 보고 있는 영상
Gugatan Denny Cs ke MK Terkait Pencalonan Wapres Gibran, Ini Kata Eks Hakim MK Maruarar Siahaan
조회수 1,518
영상 설명 · 눌러서 펼치기
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum mengaku tidak melakukan verifikasi soal pendidikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden ke kementerian pendidikan terkait.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Afifuddin saat menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang PHPU presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pada sidang yang digelar pada Rabu malam ini beragendakan penyampaian jawaban termohon, salah satunya adalah KPU.
Hakim Saldi Isra menanyakan apakah KPU melakukan verifikasi pendidikan Gibran ke kementerian pendidikan terkait. Afifuddin menjawab tidak, dengan alasan telah menerima surat keterangan.
Sementara itu, dalam sidang juga dibahas terkait dengan pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri.
Hal tersebut sempat ditanyakan Hakim Enny Nurbaningsih yang kemudian dipertegas oleh Hakim Saldi Isra. KPU mengungkap, terkait dengan kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri untuk syarat pendidikan capres dan cawapres baru diterapkan pada Pilpres 2024.
Awalnya pertanyaan itu keluar dari Hakim MK Enny Nurbaningsih terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah yang baru diterapkan pada Pilpres 2024. Ketua KPU menjawab norma itu sudah digunakan sejak pemilihan kepala daerah 2020.
KPU juga ternyata mengacu pada Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi.
Hakim MK Saldi Isra kemudian mempertegas pertanyaan Hakim MK Enny terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang telah terbit 10 tahun sebelum Pilpres 2024.
Dan kemudian KPU menjawab bahwa aturan itu belum pernah digunakan pada pemilihan presiden sebelumnya dan baru digunakan pada Pemilu 2024.
Lantas bagaimana polemik verifikasi pendidikan menjadi hal yang diperdebatkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi?
Content Creator: Shinta Millenia
#gibran #kpu #mk #ijazahgibran
Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui:
website www.kompas.tv
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
X: https://x.com/KompasTV
Thread: https://www.threads.com/@kompastv
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastv.indonesia
Hal itu disampaikan Ketua KPU Afifuddin saat menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang PHPU presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pada sidang yang digelar pada Rabu malam ini beragendakan penyampaian jawaban termohon, salah satunya adalah KPU.
Hakim Saldi Isra menanyakan apakah KPU melakukan verifikasi pendidikan Gibran ke kementerian pendidikan terkait. Afifuddin menjawab tidak, dengan alasan telah menerima surat keterangan.
Sementara itu, dalam sidang juga dibahas terkait dengan pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri.
Hal tersebut sempat ditanyakan Hakim Enny Nurbaningsih yang kemudian dipertegas oleh Hakim Saldi Isra. KPU mengungkap, terkait dengan kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri untuk syarat pendidikan capres dan cawapres baru diterapkan pada Pilpres 2024.
Awalnya pertanyaan itu keluar dari Hakim MK Enny Nurbaningsih terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah yang baru diterapkan pada Pilpres 2024. Ketua KPU menjawab norma itu sudah digunakan sejak pemilihan kepala daerah 2020.
KPU juga ternyata mengacu pada Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi.
Hakim MK Saldi Isra kemudian mempertegas pertanyaan Hakim MK Enny terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang telah terbit 10 tahun sebelum Pilpres 2024.
Dan kemudian KPU menjawab bahwa aturan itu belum pernah digunakan pada pemilihan presiden sebelumnya dan baru digunakan pada Pemilu 2024.
Lantas bagaimana polemik verifikasi pendidikan menjadi hal yang diperdebatkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi?
Content Creator: Shinta Millenia
#gibran #kpu #mk #ijazahgibran
Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui:
website www.kompas.tv
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
X: https://x.com/KompasTV
Thread: https://www.threads.com/@kompastv
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastv.indonesia
KOMPASTV 다른 영상
[FULL] Sejarah! Pertemuan Xi Jinping & Trump di Gedung Putih AS
조회수 429
🔴BREAKING NEWS - KPU Akui Tidak Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran
조회수 6,663
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ditanya Ambisi di Pemilu 2029 | ROSI #shorts
조회수 470
Klarifikasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Disebut Tiru Jokowi | ROSI #shorts
조회수 1,105
Walkot Bandung Farhan Murka Pohon Dipotong demi Videotron, Ini Katanya | ROSI #shorts
조회수 1,561
Cerita Susi Gerakkan Armada Bantu Bencana Tsunami Aceh hingga Gempa NTT | ROSI #shorts
조회수 478
Jika Susi Pudjiastuti Kuliah... | ROSI #shorts
조회수 859
Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Batang Jawa Tengah | KOMPAS MALAM
조회수 1,115