DI DEPAN KAPOLRI! Komisi III DPR Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut hingga Makar
지금 보고 있는 영상
DI DEPAN KAPOLRI! Komisi III DPR Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut hingga Makar
조회수 1,752
영상 설명 · 눌러서 펼치기
JAKARTA, KOMPASTV - JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.
Habiburokhman menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal tersebut perlu ditelusuri hingga kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hal itu disampaikan Habiburokhman saat membuka rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (12/11/2026).
Komisi III DPR menyampaikan tiga tuntutan:
Pertama, meminta proses hukum tidak berhenti pada penerapan UU ITE, tetapi turut mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Kedua, meminta seluruh perangkat pengawasan ilegal dihentikan serta data hasil penyadapan diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi maupun manipulasi politik.
Ketiga, meminta seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa terkecuali, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga mengambil manfaat dari aktivitas tersebut.
"Siapa pun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas," tegasnya. (timecode 3:55)
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR tidak akan mundur dalam mengawal pengusutan perkara tersebut.
"Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum manapun," pungkas Habiburokhman.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Vila
#dpr #kapolri #penyadapan #prabowo #presiden #breakingnews
Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui:
website www.kompas.tv
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
X: https://x.com/KompasTV
Thread: https://www.threads.com/@kompastv
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastv.indonesia
Habiburokhman menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal tersebut perlu ditelusuri hingga kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hal itu disampaikan Habiburokhman saat membuka rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (12/11/2026).
Komisi III DPR menyampaikan tiga tuntutan:
Pertama, meminta proses hukum tidak berhenti pada penerapan UU ITE, tetapi turut mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Kedua, meminta seluruh perangkat pengawasan ilegal dihentikan serta data hasil penyadapan diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi maupun manipulasi politik.
Ketiga, meminta seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa terkecuali, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga mengambil manfaat dari aktivitas tersebut.
"Siapa pun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas," tegasnya. (timecode 3:55)
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR tidak akan mundur dalam mengawal pengusutan perkara tersebut.
"Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi, apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum manapun," pungkas Habiburokhman.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Vila
#dpr #kapolri #penyadapan #prabowo #presiden #breakingnews
Sahabat KompasTV, yuk gabung Membership dan dapatkan akses ke konten eksklusif! Klik tombol Join di sini: https://bit.ly/JoinMembershipKompasTV
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.
Subscribe channel youtube KompasTV serta aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui:
website www.kompas.tv
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
X: https://x.com/KompasTV
Thread: https://www.threads.com/@kompastv
TikTok: https://www.tiktok.com/@kompastv.indonesia
KOMPASTV 다른 영상
🔴BREAKING NEWS - Sidang Uji Materiil Rismon Sianipar di MK Terkait Praperadilan Berulang
조회수 2,653
Ruangan untuk Pengunduran Diri Wapres Gibran Sudah Disiapkan
조회수 3,192
Terbaru! Wapres Gibran Keluar Istana Berdasi Merah, Menuju MPR Ajukan Pengunduran Diri?
조회수 8,272
120 Anggota DPR RI dari 8 Fraksi Serahkan Usulan Penggunaan HMP Pemakzulan Gibran
조회수 729
RUANG PENGUNDURAN DIRI WAPRES GIBRAN SUDAH DISIAPKAN #short
조회수 1,749
JOKOWI SAPA WARGA #short
조회수 2,280
Kapolri Bakal Selidiki Dugaan Makar Listyo Sigit di Kasus Penyadapan Presiden #short
조회수 1,201
PKB HORMATI SIKAP WAPRES GIBRAN TERKAIT NIAT PENGUNDURAN DIRI #short
조회수 1,252