Realita Warga di Balik Desil | BERKAS KOMPAS

Berkas Kompas kali ini membahas polemik Desil atau peringkat kesejahteraan warga yang menuai sorotan luas. Kondisi kesejahteraan warga dinilai belum tercermin dari peringkat kesejahteraan itu.

Diana Prihardini (44 tahun) warga Kab. Tasikmalaya semula tak menyadari jika desilnya berubah saat BPJS Kesehatan subsidi yang biasa dipakai berobat, tiba-tiba terblokir. Diana menyadari bahwa datanya masuk ke Desil 8 saat mengurus KIP Kuliah anak sulungnya. Diana ditolak saat akan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Padahal, Diana dan suaminya yang sama-sama pekerja lepas hanya memiliki penghasilan gabungan Rp 2,5 juta sebulan. Belum lagi, rumah mereka masih menempati lahan desa, alias tidak punya sertifikat. Sepeda motor milik mereka pun keluaran 2005.

Adeng Hidayat (54 tahun), warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, mengalami pengalaman getir akibat BPJS Kesehatannya dinonaktifkan mendadak Februari lalu. Meski status BPJS Kesehatannya kini sudah aktif kembali, Adeng harus menahan rasa sakit akibat tidak cuci darah selama hampir dua pekan. Tak hanya menahan rasa sakit, Adeng juga dipaksa untuk menghadapi labirin birokrasi agar kartu BPJS Kesehatannya aktif kembali.

BPS mengeklaim desil bukanlah label kaya atau miskin, melainkan sistem pemeringkatan kesejahteraan. Meski demikian, BPS mengakui masih ada kekurangan karena tidak menggunakan variabel penghasilan warga, hanya berdasarkan pengeluaran.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah tidak menggunakan desil sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan karena persoalan akurasi dan verifikasi. Saat ini, pengeluaran warga bisa lebih besar karena kemudahan akses pinjaman daring, selain fenomena makan tabungan yang sebelumnya telah terjadi.

Lalu, bagaimana langkah pemerintah memperbaiki data desil warga? Saksikan selengkapnya dalam Berkas Kompas kali ini.