Sahroni Khawatir Penyadapan Ilegal Jadi Senjata Mengancam Lawan demi Kekuasaan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUNVIDEO.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni khawatir, praktik penyadapan ilegal disalahgunakan sebagai alat untuk mengintimidasi dan mengancam pihak lain demi mempertahankan kekuasaan.

Sahroni menilai praktik tersebut bukan persoalan baru. Ia mencontohkan skandal penyadapan ilegal yang pernah terjadi di salah satu negara adidaya, ketika direktur lembaga intelijen melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh publik, termasuk presiden.

Menurutnya, hasil penyadapan tersebut kemudian digunakan untuk menekan dan mengintimidasi pihak lain sehingga sang direktur mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 40 tahun.

“Sebenarnya yang dihadapi oleh Kapolri Jenderal Suyudi ini bukan hal baru. Jauh sebelumnya di salah satu negara besar juga pernah ada skandal penyadapan ilegal yang dilakukan direktur lembaga intelijen mereka langsung terhadap presiden dll. Dia sampai bisa mempertahankan kekuasaannya sampai 40 tahun lebih. Nah ini yang kita tidak mau dan takuti: penyadapan dilakukan untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain demi kekuasaan,” kata Sahroni, kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).

Karena itu, Sahroni meminta agar kasus dugaan penyadapan ilegal yang tengah menjadi perhatian publik di Indonesia diusut secara tuntas.

Ia mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan melalui praktik penyadapan, terlebih jika digunakan untuk kepentingan politik atau mempertahankan kekuasaan.

Sahroni mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi hak-hak sipil serta melindungi keamanan dan privasi masyarakat.

Ia juga menegaskan tidak boleh ada lembaga negara yang memiliki kewenangan seolah-olah berada di atas lembaga lain, termasuk presiden.

“Karenanya, saya sangat mendukung Kapolri untuk mengusut kasus ini, mengingat kita juga adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak sipil dan keamanan privasi. Ini kasus contohnya sudah ada dan relevan selama puluhan tahun, dan tentunya kita tidak mau ini terjadi lagi. Ke depannya, tidak boleh lagi ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dibanding lembaga lain, apalagi presiden,” pungkas Sahroni.

Untuk diketahui Polri membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan belakangan disebut menyasar beberapa tokoh politik, termasuk ketua umum parpol.

Hingga kini, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penghapusan dan operasional penyadapan ini.

Terakhir, penyidik menetapkan Eks Kabagmon Bareskrim Polri, Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Adapun 3 tersangka sebelumnya merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jendral Pol Listyo Sigit dan mantan Sekretaris Pribadinya, Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

Editor: Lendy Ramadhan
Link Berita: https://www.tribunnews.com/nasional/7908621/sahroni-khawatir-penyadapan-ilegal-jadi-senjata-mengancam-lawan-demi-kekuasaan