Inge: Penentuan Pajak Berdasarkan Prinsip Keadilan | IBF tvOne

IBF, https://www.tvOnenews.com - Inge: Penentuan Pajak Berdasarkan Prinsip Keadilan | IBF tvOne

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen pada pembalut wanita tengah menjadi sorotan publik. Kebijakan ini menuai perdebatan karena pembalut merupakan kebutuhan biologis esensial bagi perempuan, namun masih dikategorikan sebagai barang konsumsi umum yang dikenai pajak. Aturan dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 dinilai belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan terkait kesehatan reproduksi.

Komnas Perempuan, YLKI, dan Kementerian PPPA mendorong evaluasi kebijakan agar produk sanitasi lebih terjangkau. Pemerintah diminta mempertimbangkan pembebasan PPN atau skema pajak ditanggung pemerintah. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan pembalut termasuk Barang Kena Pajak karena belum memperoleh fasilitas bebas PPN.

Polemik ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan kebijakan fiskal bagi perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Perlukah pembalut dibebaskan dari PPN? Bagaimana pemerintah menjaga penerimaan negara tanpa membebani kebutuhan dasar perempuan?

Narasumber:
* Aditya Laksmana – Tenaga Ahli Bakom RI
* Dahlia Madanih – Wakil Ketua Komnas Perempuan RI
* Inge Diana Rismawati – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP
* Prof. Telisa Aulia Falianty – Guru Besar FEB UI

#IndonesiaBusinessForum #PajakPembalut #PPN #KomnasPerempuan #DJP

IBF01
TOM01
LF01

Saksikan live streaming tvOne hanya di https://www.tvonenews.com/live
Dan jangan lupa untuk follow akun-Akun Sosial Media tvOnenews untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan update dari kami:

Facebook - https://www.facebook.com/tvOnenews
Instagram - https://www.instagram.com/tvOnenews
Twitter - https://twitter.com/tvOnenews
TikTok - https://www.tiktok.com/@tvOnenews
Website - https://tvOnenews.com
Music: Licensed by Envato Elements