Menteri Nusron Wahid Ungkap 11 Perusahaan Masuk Daftar Rekomendasi Pencabutan HGU Imbas Karhutla

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, ada 11 perusahaan yang masuk dalam daftar rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari 11 perusahaan tersebut, tiga di antaranya direkomendasikan untuk dicabut seluruh HGU-nya.

Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers pada Senin (9/11).

Nusron menjelaskan, rekomendasi pencabutan HGU tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terdampak kebakaran.

Tiga perusahaan yang direkomendasikan dicabut seluruh HGU-nya yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.

Menurut Nusron, ketiga perusahaan tersebut memiliki tingkat kebakaran lebih dari 50 persen, mengalami kebakaran berulang, serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020.

Perusahaan tersebut adalah PT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Lahan itu dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Selanjutnya, terdapat tiga perusahaan yang belum memiliki HGU meski telah mengantongi izin usaha perkebunan.

Ketiganya yakni PT ANI dengan luas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

Nusron memastikan HGU perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan. Pemerintah juga akan mengevaluasi izin usaha perkebunannya.

Sementara itu, pemerintah merekomendasikan pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.

Adapun tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT GMS, masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.

Nusron menyebut, proses evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat kebakaran, kelengkapan sarana pencegahan, serta kondisi aktivitas perusahaan.

Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan surat keputusan terkait pencabutan HGU tersebut dan akan mengumumkannya dalam waktu dekat.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan dalam penanganan karhutla.

Dudung menyebut, setiap perusahaan pemegang HGU maupun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wajib menjaga wilayah konsesinya dan bertanggung jawab mencegah terjadinya kebakaran.

Berdasarkan hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai sekitar 33 ribu hektare.

Dudung menegaskan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan hingga pencabutan izin apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.

Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat pengawasan serta mempercepat proses penegakan hukum agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.

(Tribun-Video.com)

Program: Tribunnews Update
Host: Maria Nanda Ayu Saputri
Reporter: Gita Irawan
Editor Video: Dedhi Ajib Ramadhani
Uploader: Tri Hantoro