Boni Hargens: Dalam Putusan MK Tidak Ada Dinyatakan Unsur Pidana | Head to Head 2

Polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat. MK juga menilai certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tanda tamat pendidikan.

Putusan tersebut tidak menyatakan adanya pemalsuan ataupun tindak pidana. Namun, putusan MK juga tidak serta-merta mengakhiri polemik dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan serupa kini dibawa ke ranah berbeda oleh pihak yang juga berbeda. Aliansi Rakyat Menggugat dan Pengacara Jawara Bela Umat, melalui kuasa hukumnya Ahmad Khozinudin, mempersoalkan dugaan ketidakbenaran isi surat penyetaraan pendidikan Gibran dan menindaklanjutinya ke Bareskrim Polri.

Jika MK telah menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam sengketa terkait syarat pencalonan, sejauh mana Bareskrim dapat menguji dokumen yang sama dari perspektif pidana? Apa yang harus dibuktikan untuk menentukan apakah persoalan tersebut sebatas administrasi atau mengandung unsur pidana? Dan ketika perkara berpindah arena hukum, mungkinkah kesimpulannya berbeda?
Website: www.cnnindonesia.com
Instagram: https://instagram.com/cnnindonesia
Twitter: https://twitter.com/cnniddaily
TikTok: https://www.tiktok.com/@cnnindonesia
Spotify: CNN Indonesia