🔴PSI Akui Tetap Dukung Prabowo meski Gibran Mundur hingga Gugatan Penyetaraan Ijazah Gugur di PTUN

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyatakan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

Sikap itu disampaikan dalam siaran pers, Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menilai kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi.

Menurutnya, jabatan datang dari rakyat, sehingga mengembalikannya merupakan sikap yang baik ketika jabatan itu mulai menjadi beban bagi pemerintahan.

“Kami menghormati keputusan Mas Gibran untuk mundur. Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi,” kata Andy.

Andy menyebut keputusan tersebut sebagai contoh bahwa kekuasaan bukan segala-galanya, di tengah kebiasaan sebagian orang yang bertahan di kursi dengan segala cara.

Ia menilai bangsa membutuhkan kepastian, bukan polemik tanpa ujung.

Dalam beberapa pekan terakhir, kata Andy, energi bangsa tersedot oleh tarik-menarik politik.

Proses semacam itu, menurutnya, bisa berjalan berbulan-bulan, sementara pemerintah bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian dan rakyat menunggu.

Andy mengatakan Gibran memilih mengakhiri ketidakpastian itu.

“Ia mundur agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak terus terbebani,” ujarnya.

PSI menyatakan menghormati hukum dan tidak akan memperpanjang perdebatan.

Partai itu menilai mundur adalah jalan terbaik untuk mencegah perpecahan karena menjaga persatuan, bukan memenangkan satu kelompok.

PSI pun mengajak para elite politik mengakhiri polemik.

“Rakyat tidak hidup dari perdebatan di ruang sidang. Rakyat hidup dari harga beras yang terjangkau, lapangan kerja, dan sekolah yang layak untuk anak-anak mereka,” kata Andy.

Ke depan, PSI menyatakan tetap berdiri bersama rakyat dan mendukung agenda serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.

Partai tersebut juga akan mengawasi pelaksanaan program itu.

Andy menutup pernyataannya dengan apresiasi kepada Gibran.

Ia meyakini Gibran akan terus mengabdi kepada rakyat meski tidak lagi menjabat.

“Jabatan boleh dilepas, tetapi pengabdian terus berjalan. Terima kasih, Mas Gibran, atas pengabdian dan keberanian mengambil keputusan sulit ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugur gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan penyetaraan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan dua hal.

Pertama, menyatakan gugatan penggugat gugur.

Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Putusan ini mengakhiri proses pemeriksaan gugatan Mercy Sihombing di PTUN Jakarta.

Namun, gugatan yang dinyatakan gugur tidak dapat dimaknai sebagai kemenangan pihak tergugat dalam substansi sengketa ataupun sebagai pernyataan bahwa dokumen penyetaraan ijazah Gibran telah dinyatakan sah oleh pengadilan.

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, gugatan gugur merupakan putusan yang berkaitan dengan aspek prosedural persidangan. Hal ini berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara.

Ketentuan mengenai gugatan gugur diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal tersebut mengatur bahwa apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, gugatan dapat dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, alasan spesifik majelis hakim menyatakan gugatan Mersi Sihombing gugur perlu merujuk pada pertimbangan hukum dalam salinan putusan.

Pasal 71 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara juga memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah membayar uang muka biaya perkara.

Dengan demikian, putusan gugur tidak serta-merta menutup kemungkinan pengajuan gugatan baru.

(Tribun-Video.com/Nurma Aisyah)

Program: Hot Topic
Editor Video: Difa Isnaeni Azizah