Muhammad Khozin: Hak Angket Tidak Dilakukan karena Sudah Tidak Relevan | Head to Head 2

Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Pilpres 2024 itu tidak sah.

Putusan MA memicu respons politik di parlemen. Pada Selasa, 10 November 2026, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini didorong untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran sekaligus membuka kemungkinan proses pemakzulan. Namun, sikap fraksi-fraksi di DPR belum sepenuhnya bulat.

Di hari yang sama, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pernyataan tersebut dan menyebut Prabowo tidak menolak niat Gibran. Meski demikian, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri tersebut.

Usai pertemuan, Gibran mengungkapkan Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari jenjang SD hingga S1. Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA. Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat serta berharap polemik yang berkembang tidak berkepanjangan.

Di tengah polemik hukum dan tekanan politik, akankah Gibran bertahan atau benar-benar melepas jabatan?

Website: www.cnnindonesia.com
Instagram: https://instagram.com/cnnindonesia
Twitter: https://twitter.com/cnniddaily
TikTok: https://www.tiktok.com/@cnnindonesia
Spotify: CNN Indonesia