Guntur Romli PDIP Sebut Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Bisa Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Politisi PDIP, Guntur Romli, menilai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K dapat menjadi dasar untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas pernyataan pengacara Gibran yang menyebut putusan MA tidak memengaruhi jabatan wakil presiden.

Guntur menilai pernyataan tersebut hanya benar sebagian karena MA memang tidak memiliki kewenangan untuk mencopot wakil presiden secara langsung.

Menurutnya, pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa putusan MA tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pemberhentian, bukan sebagai keputusan langsung untuk mencopot Gibran.

Guntur merujuk pada amar putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Ia menilai putusan tersebut berdampak pada pemenuhan persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.

Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mengatur pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

"Tanpa suket, syarat pendidikan minimal SMA sederajat dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu tidak terpenuhi," ujar Guntur, Selasa (3/11). I

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian wakil presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. (Tribun-Video.com)

Program: Tribunnews Update
Host: Anggraheni Widya Witari
Editor Video: titis tiara
Uploader: Panji Anggoro Putro