๐ดIjazah Gibran Digugat, Denny Indrayana Minta Diskualifikasi, Mahfud: MK Tak Bisa Makzulkan Wapres
์ง๊ธ ๋ณด๊ณ ์๋ ์์
๐ดIjazah Gibran Digugat, Denny Indrayana Minta Diskualifikasi, Mahfud: MK Tak Bisa Makzulkan Wapres
์กฐํ์ 8,139
์์ ์ค๋ช ยท ๋๋ฌ์ ํผ์น๊ธฐ
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.
TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan pandangannya terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat di Mahkamah Konstitusi.
Mahfud menilai Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran yang sudah resmi terpilih dan dilantik sebagai wakil presiden.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel Youtubenya pada Senin (21/9).
Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan bahwa MK memiliki empat kewenangan yang diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, tidak ada kewenangan MK yang secara khusus memberikan hak untuk membatalkan atau mendiskualifikasi seseorang yang sudah resmi terpilih sebagai wakil presiden.
Mahfud juga menyinggung sengketa hasil Pilpres atau PHPU yang memiliki batas waktu pengajuan dan pemeriksaan.
Karena pasangan Prabowo-Gibran sudah terpilih dan dilantik, menurut Mahfud, mekanisme sengketa hasil Pilpres tersebut sudah lewat waktunya.
Sementara terkait persoalan keabsahan ijazah, Mahfud menyebut perkara tersebut lebih berkaitan dengan keputusan administrasi dan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Meski demikian, Mahfud mengaku pernah melihat adanya persoalan yang ia sebut sebagai cacat moral konstitusi dalam proses pemilu sebelumnya.
Namun secara hukum positif, ia menegaskan status Prabowo-Gibran telah final setelah putusan MK.
Sebelumnya, pihak pemohon dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi mengklaim menemukan dugaan masalah administratif dan manipulasi.
Hal itu ditemukan dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan tim meminta MK mendiskualifikasi Gibran apabila nantinya terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan formal sebagai calon wakil presiden.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai gugatan tersebut hanyalah isu yang dibuat oleh pihak tertentu.
Kendati begitu, Dudung menegaskan semua pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung supremasi hukum.
(Tribun-Video.com)
Program: Hot Topic
Editor Video: Agilio OktoViasta
TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan pandangannya terkait Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat di Mahkamah Konstitusi.
Mahfud menilai Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran yang sudah resmi terpilih dan dilantik sebagai wakil presiden.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel Youtubenya pada Senin (21/9).
Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan bahwa MK memiliki empat kewenangan yang diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, tidak ada kewenangan MK yang secara khusus memberikan hak untuk membatalkan atau mendiskualifikasi seseorang yang sudah resmi terpilih sebagai wakil presiden.
Mahfud juga menyinggung sengketa hasil Pilpres atau PHPU yang memiliki batas waktu pengajuan dan pemeriksaan.
Karena pasangan Prabowo-Gibran sudah terpilih dan dilantik, menurut Mahfud, mekanisme sengketa hasil Pilpres tersebut sudah lewat waktunya.
Sementara terkait persoalan keabsahan ijazah, Mahfud menyebut perkara tersebut lebih berkaitan dengan keputusan administrasi dan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Meski demikian, Mahfud mengaku pernah melihat adanya persoalan yang ia sebut sebagai cacat moral konstitusi dalam proses pemilu sebelumnya.
Namun secara hukum positif, ia menegaskan status Prabowo-Gibran telah final setelah putusan MK.
Sebelumnya, pihak pemohon dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi mengklaim menemukan dugaan masalah administratif dan manipulasi.
Hal itu ditemukan dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan tim meminta MK mendiskualifikasi Gibran apabila nantinya terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan formal sebagai calon wakil presiden.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai gugatan tersebut hanyalah isu yang dibuat oleh pihak tertentu.
Kendati begitu, Dudung menegaskan semua pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung supremasi hukum.
(Tribun-Video.com)
Program: Hot Topic
Editor Video: Agilio OktoViasta
Tribunnews ๋ค๋ฅธ ์์
๐ดBEAUTY HEALTH: Mengenal The Skinbars, Saat Kecantikan Bertemu Konsep Healthy Aging
Denny Indrayana: Kebenaran Sudah Terungkap, Tak Ada Bukti Ijazah SMA Gibran, Hanya Surat Keterangan
์กฐํ์ 8,095
"Biar Kami Mati Duluan", Kata Guru SMKN 1 Tambusai Cicipi Menu MBG sebelum Dibagi ke Murid
์กฐํ์ 6,080
Tragedi Siswa di Lampung Tewas Tersedak Biji Kelengkeng, Kepala Kampung Desak BGN Evaluasi MBG
์กฐํ์ 2,386
Prabowo Dihujat di Medsos, Sudaryono: Itu Bukan Orang tapi Akun Robot yang Dikendalikan Koruptor
์กฐํ์ 5,737
Sebut Gugatan Ijazah Gibran Berbau Pemakzulan, KPU Beri Peringatan Batas Wewenang MK
์กฐํ์ 1,109
Tegaskan Gugatan Ijazah Wapres Gibran Berbau Pemakzulan, KPU Beri Peringatan Batas Wewenang MK
์กฐํ์ 6,241
BGN Bantah Minta Guru Endus MBG sebelum Dibagikan ke Siswa, Ungkap 2 Hal Penting Ini
์กฐํ์ 2,817